Jakarta, lalakomalawati.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dilakukan evaluasi total.
Desakan ini muncul setelah FSGI mencatat berbagai persoalan di lapangan, mulai dari kasus keracunan massal hingga potensi kerugian negara.
FSGI melaporkan, masalah distribusi dan kualitas MBG ditemukan di 14 provinsi. Beberapa di antaranya termasuk kasus keracunan 364 siswa di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, yang bahkan ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Insiden serupa di Garut mencatat ratusan korban siswa dari berbagai jenjang pendidikan.
“MBG harus segera dievaluasi total pemerintah. Selama proses evaluasi, program MBG harus dihentikan sementara agar tidak ada lagi korban,” ujar Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung.
Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, menambahkan bahwa anggaran MBG justru melonjak drastis menjadi Rp335 triliun pada 2026, meski serapan anggaran tahun 2025 masih rendah. Hingga September 2025, realisasi MBG baru 22 persen dari total Rp71 triliun.
FSGI juga menyoroti risiko yang ditanggung guru dan sekolah, mulai dari kewajiban mencicipi makanan sebelum dibagikan hingga kewajiban mengganti wadah makan yang rusak.
Sejumlah kepala sekolah bahkan menolak menandatangani nota kesepahaman MBG karena menilai mekanisme distribusi dan tanggung jawab belum jelas.
Suara Aktivis Sosial
Aktivis sosial bidang ibu dan anak, Lala Komalawati, menilai seringnya kasus keracunan dalam program MBG menjadi alarm serius bagi pemerintah.
Ia menegaskan bahwa keselamatan anak seharusnya ditempatkan di atas kepentingan politik maupun target capaian.
“Anak-anak adalah kelompok paling rentan. Ketika terjadi keracunan, apalagi di usia PAUD, dampaknya bisa serius terhadap kesehatan jangka panjang. Pemerintah harus menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas utama,” kata Lala.
Lala mengusulkan tiga langkah mendesak agar program tetap bermanfaat tanpa menimbulkan masalah: audit kualitas makanan secara menyeluruh, transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan, serta penerapan uji coba terbatas sebelum digelar secara nasional.
“Kita mendukung niat baik pemerintah, tapi jangan sampai program ini menjadi ancaman baru bagi anak-anak Indonesia. Dengan perencanaan matang dan pengawasan ketat, MBG bisa berjalan baik tanpa kasus berulang,” ujarnya.
Rekomendasi FSGI
FSGI sendiri memberikan lima rekomendasi kepada pemerintah, di antaranya evaluasi menyeluruh dengan melibatkan sekolah dan orang tua, moratorium sementara program, transparansi pelaksanaan, serta alokasi ulang anggaran yang tidak terserap untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Rill/Red
0Komentar